Amankan Freeport, Anggota TNI-Polri Dapat Imbalan 1,25 Juta

Sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI. Personel ini diganti setiap empat bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberi imbalan Rp. 1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

Menurut kepala Dewan Pengurus LSM Kontras, Usman Hamid, tak seharusnya TNI dan Polri mendapat imbalan dari Freeport. Adanya balas jasa oleh perusahaan itu bisa mengakibatkan nasionalisme ganda bagi aparat. Di satu, pihak aparat melaksanakan perintah negara, namun di sisi lain aparat mendapat imbalan dari Freeport.

"Imbalan dari Freeport ini bisa mengakibatkan aparat tidak berpihak kepada rakyat Papua, tapi berpihak pada Freeport karena dibayar mereka," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10). Menurutnya, itu pula yang dirasakan oleh rakyat Papua atas kekerasan yang selama ini menimpa mereka.

PT Freepot telah membayar sejumlah pajak anggaran yang seharusnya masuk ke pendapatan negara, pembangunan rakyat Papua dan biaya keamanan. "Seharusnya negara yang bayar aparat untuk keamanan. Kalau tidak ada anggaran, bilang saja ke pemerintah. Jangan menerima imbalan langsung dari Freeport," kata dia.

Ketegangan yang dialami oleh masyarakat Papua karena masalah Freeport sejak 10 Oktober lalu telah menelan 12 korban tewas, 14 luka tembak, 8 orang mengalami penganiayaan dan 6 orang ditahan.

Enam Helikopter MI-17 V5 Perkuat TNI Angkatan Darat

Tangerang (ANTARA) - Enam unit helikopter Mi-17 V5 buatan Rusia resmi memperkuat TNI Angkatan Darat.



Peresmian itu ditandai dengan penyerahan enam unit helikopter tersebut dari pihak Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.



Penyerahan enam unit helikopter di halaman Skuadron 21 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Pondok Cabe itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov.



Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia memang memfokuskan pengadaan alat utama sistem senjata multifungsi seperti helikopter Mi-17 yang dapat digunakan untuk Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.



"Geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau sekitar 17 ribu pulau, sangat memerlukan dukungan moda transportasi termasuk transportasi militer untuk menjangkau daerah-daerah yang tersebar itu, terutama daerah yang tidak bisa didarati pesawat besar maupun sedang," katanya.



Apalagi, tambah Purnomo, beragam ancaman non tradisional kini makin tersebar pula seperti terorisme, separatisme yang memerlukan penanganan berupa pengerahan pasukan ke wilayah sasaran dengan cepat.



Dalam Operasi Militer Selain Perang helikopter juga bisa digunakan untuk pemetaan wilayah bencana, mengangkut bantuan kemanusiaan dan mengungsikan warga di lokasi bencana.



"Jadi, dengan adanya helikopter ini sangat bermanfaat sekali," kata Menhan.



Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menambahkan keberadaan helikopter itu bisa digunakan pula untuk pengamanan perbatasan, baik untuk pemantauan, maupun pengerahan pasukan dan logistiknya.



"Helikopter ini juga bisa digunakan sebagi helikopter serbu dan angkut pasukan pada jumlah tertentu misalnya dalam rangka pengamanan perbatasan," katanya.



Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan Mi-17 memiliki daya angkut cukup besar.



"TNI Angkatan Darat menargetkan 18 unit Mi-17 yang bermarkas di Skuadron 31 Heli Serbu sehingga satu batalyon pasukan dapat diangkut dalam waktu bersamaan," tuturnya.



Ia menambahkan daya angkut Mi-17 lebih besar dibandingkan Helikopter jenis Bell yang hanya mampu mengangkut 1/3 dari kekuatan satu batalyon.



"Jadi helikopter ini sangat efektif apalagi TNI Angkatan Darat lebih banyak gelaran kekuatan di daerah perbatasan, daratan dan pegunungan," ujar Pramono.



Sementara itu Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov mengatakan pengadaan helikopter Mi-17 itu menggunakan "state loan" yang diberikan Pemerintah Rusia kepada Indonesia.



"Besarnya `state loan` itu adalah 56 juta dolar AS dengan persyaratan yang sangat ringan dan menguntungkan Indonesia mengingat Indonesia merupakan mitra yang baik," katanya.



Enam helikopter Mi-17 V5 akan ditempatkan di Skuadron Udara Serbu Pusperbad Semarang.

Pangllima TNI: Kami Siap Berangkat ke Somalia

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-- Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan bahwa pihaknya siap diberangkatkan ke Somalia untuk menyelematkan 20 WNI ABK "Sinar Kudus" yang dibajak perompak di wilayah itu, jika negosiasi alami jalan buntu.

"TNI siap. Tetapi pemerintah saat ini lebih mengedepankan negosiasi. Manakala negosiasi itu gagal, TNI siap berangkat," katanya, usai peresmian prasasti "Seroja" di Kompleks Perumahan Seroja, Bekasi Utara, Jabar, Kamis.

Agus menegaskan, ada beberapa opsi untuk melakukan pembebasan 20 WNI ABK "Sinar Kudus" yang sudah disandera selama hampir sebulan di Somalia. Di antara beberapa opsi itu Pemerintah memutuskan untuk mengedepankan negosiasi.

"Jadi, sementara masih diupayakan negosiasi. Jika, gagal kami siap untuk berangkat," kata Panglima TNI, menegaskan.
Agus menegaskan, negosiasi diutamakan karena opsi tersebut adalah terbaik untuk menjamin keamanan para ABK tersebut.

"Penggunaan militer oleh Malaysia atau Korea Selatan karena kapal mereka masih berada di laut, saat dibajak. Sedangkan MV 'Sinar Kudus' berada di daratan, sehingga negosiasi adalah upaya penyelamatan yang paling aman bagi keselamatan para ABK itu," paparnya.

Panglima TNI menambahkan, pemerintah kini juga tengah dirancang mekanisme penyerahan uang tebusan yang diminta perompak. Sebelumnya, perompak meminta tebusan sebesar 2,6 juta dolar AS, lalu sempat bertambah menjadi 3,5 juta dollar AS.

Kini, pembajak yang menyandera kapal pengangkut nikel dari Pomala, Sulawesi, tujuan Rotterdam, Belanda, sejak 16 Maret lalu, menurunkan nilai tebusan menjadi 3 juta dolar AS atau setara Rp26 miliar. Sejak Maret-April ini, terdapat 41 kapal yang dibajak. Tak kurang 583 orang, termasuk 20 WNI, disandera.